HUKUM PERTAMBANGAN BATUBARA DAN MINERAL

Office

Gedung Yayasan Darul Marfu
Jalan H. Zainuddin No. 43, Radio Dalam
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12140

HUKUM PERTAMBANGAN BATUBARA DAN MINERAL

HUKUM PERTAMBANGAN BATUBARA DAN MINERAL

HUKUM PERTAMBANGAN BATUBARA DAN MINERALPELATIHAN HUKUM PERTAMBANGAN BATUBARA DAN MINERAL

DESKRIPSI

Indonesia merupakan negara produsen batubara terbesar ketujuh di dunia, bahkan sejak tahun 2006 Indonesia menjadi ekportir batubara nomor dua terbesar di dunia setelah Australia. Konsumsi batubara dalam negeri pun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian potensi batubara Indonesia masih sangat tinggi karena masih banyak cadangan yang ada yang menunggu untuk dieksploitasi. Hal ini membuat potensi dan peluang bisnis di sektor pertambangan batubara di Indonesia masih sangat menjanjikan.

Oleh karenanya, regulasi pertambangan minerba yang mampu menjawab permasalahan aktual seputar usaha pertambangan minerba mutlak diperlukan. Hal ini dijawab oleh Pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai pengganti dari UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 2009 juga telah dikeluarkan pada awal tahun 2010.

Dengan dikeluarkannya berbagai regulasi baru yang mengatur sektor pertambangan minerba, maka pelaku usaha pertambangan minerba dituntut untuk memahami peraturan-peraturan tersebut agar terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin timbul. Selain itu, pelaku usaha pertambangan juga dituntut untuk mampu melakukan studi kelayakan hukum suatu usaha pertambangan minerba serta mampu menyusun kontrak-kontrak kerjasama yang menguntungkan, mengingat persaingan di sektor ini yang semakin ketat.

TUJUAN setelah mengikuti pelatihan hukum minerba ini :

1. Peserta mengetahui berbagai regulasi yang mengatur bidang pertambangan mineral dan batubara
2. Peserta memahami kontrak-kontrak/perijinan di bidang pertambangan mineral dan batubara
3. Peserta memahami hak dan kewajiban pemegang ijin pertambangan serta peran dan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. Peserta mampu mengidentifikasi potensi sengketa di bidang pertambangan mineral dan batubara dan alternatif penyelesaiannya
5. Peserta memiliki ketrampilan negosiasi dalam rangka penyelesaian berbagai jenis perundingan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

OUTLINE MATERI

1. Ruang lingkup Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia
• Prinsip-prinsip/Asas-Asas Hukum Pertambangan
• Sumber-sumber hukum pertambangan di Indonesia
• Aspek hukum lingkungan dan pertanahan dalam pengelolaan tambang
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .
• Hal-hal baru yang terkandung dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta perbedaannya dengan UU sebelumnya
• Jenis-jenis ijin usaha pertambangan minerba, ruang lingkup dan prosedur pengurusannya serta status kontrak pertambangan yang telah ada
• Hak dan kewajiban pemegang ijin usaha pertambangan
• Peran dan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Minerba
3. Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Teori dan Praktek
• Implikasi hukum pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap usaha pertambangan
• Legal Due Diligence dalam Transaksi di Bidang Pertambangan beserta Simulasinya
• Transaksi-transaksi dalam bidang pertambangan
• Jenis-jenis perjanjian terkait dengan transaksi di bidang pertambangan
• Structuring terhadap transaksi-transaksi di bidang pertambangan
• Contract drafting.
4. Penyelesaian Sengketa Kontrak Pertambangan Minerba dan Studi Kasus
• Potensi-Potensi Sengketa di Bidang Pertambangan
• Penyelesaian sengketa pada umumnya (litigasi dan non-litigasi)
• Studi Kasus Penyelesaian Sengketa terhadap pelanggaran Kontrak Pertambangan
5. Ketrampilan Negosiasi dalam Perundingan/Penyelesaian Sengketa Kontrak Pertambangan Minerba
• Pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis negosiasi,
• Unsur-unsur, tujuan dan paradigma negosiasi
• Strategi negosiasi integratif
• Tahap-tahap negosiasi (persiapan, pembukaan, proses negosiasi, menciptakan kesepakatan yang menguntungkan ke dua belah pihak, penutup)
• Tak-tik untuk memenangkan negosiasi
• Evaluasi hasil negosiasi

Jadwal Pelatihan Berdiklat  :

• 24 sd 26 Januari 2017
• 14 sd 16 Februari 2017
• 29 sd 31 Maret 2017
• 11 sd 13 April 2017
• 8 sd 10 Mei 2017 dan 22 sd 24 Mei 2017
• 6 sd 8 Juni 2017
• 18 sd 20 Juli 2017
• 14 sd 16 Agustus 2017
• 18 sd 20 September 2017
• 10 sd 12 Oktober 2017
• 7 d 9 November 2017
• 4 sd 6 Desember2017 and 26 sd 28 Desember2017

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi dan investasi Pelatihan Berdiklat :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.500.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Surabaya, Hotel Amaris (6.000.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta(7.500.000 IDR / participant)

Catatan :  Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Informasi Kontak Pelatihan Berdiklat :

Mobile Phone Number : 0857 2919 0737 (Whatsapp) / 0852 9095 1223

E-mail :

  • Admin@berdiklat.com
  • Berdiklat@gmail.com
  • Berdiklattraining@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*